Api Berkobar Di DPRD: Buruh PT San Xiong Steel Demo di Kantor Bupati dan DPRD, Tuntut Gaji dan THR yang Belum Dibayar

Api Berkobar Di DPRD: Buruh PT San Xiong Steel Demo di Kantor Bupati dan DPRD, Tuntut Gaji dan THR yang Belum Dibayar

 

Blbnewstv.id – Lampung Selatan ||  – Siang itu Senin 06 April 2026, asap tebal dan api berkobar di depan gedung DPRD Lampung Selatan. Ratusan buruh dan masyarakat melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Lampung Selatan dan Gedung DPRD setempat untuk kesekian kalinya. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas kondisi di PT San Xiong Steel yang diduga tidak membayar upah karyawan selama satu tahun, serta tidak membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan.

 

Selain masalah gaji dan jaminan sosial, para pekerja juga menuntut pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang hingga saat ini belum kunjung diterima.

 

Dalam orasinya, perwakilan buruh, Clara, yang juga menjabat sebagai Human Resources Development (HRD) di perusahaan tersebut, menyampaikan kekecewaan mendalam. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada tanggapan serius maupun solusi konkret dari pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan maupun DPRD terkait keluhan yang disampaikan, Senin 6 April 2026.

 

"Kami kecewa, tidak ada satu pun pihak yang mau mendengarkan atau menanggapi keluhan dan tuntutan kami," ujar Clara di hadapan awak media.

 

Sebagai bentuk ekspresi kekecewaan yang semakin memuncak, massa pengunjuk rasa melakukan aksi simbolis dengan membakar ban bekas di depan Gedung DPRD Lampung Selatan. Tindakan ini merupakan wujud protes keras karena dianggap tidak ada kepedulian terhadap nasib para buruh.

 

Clara memberikan ultimatum kepada pihak berwenang. Jika dalam waktu dua hari ke depan tidak ada perhatian atau tanggapan jelas dari Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, dan jajaran DPRD, maka buruh dan masyarakat akan menggelar demonstrasi besar-besaran.

 

"Jika dalam dua hari ini tidak ada kepedulian atau tanggapan, maka kami akan lakukan aksi demo yang lebih besar," tegasnya.

 

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemkab Lampung Selatan maupun DPRD terkait tuntutan dan ultimatum tersebut. (Yoni)

0 Komentar

Posting Komentar