Blbnewstv.id – Lampung Selatan || — Baru saja dilantik sebagai Direktur di salah satu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kabupaten Lampung Selatan, sosok berinisial “J” kini menjadi sorotan publik.
Hal ini menyusul beredarnya informasi mengenai kemungkinan keterlibatannya dalam kasus pembuatan ijazah Paket B yang diduga bermasalah pada beberapa waktu lalu.
Informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber menyebutkan bahwa (J) diperkirakan pernah memfasilitasi pembuatan ijazah Paket B yang digunakan oleh seorang calon kepala desa di Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan.
Ijazah tersebut belakangan dipersoalkan karena secara fisik diduga tidak wajar, di antaranya terdapat bekas hapusan pada bagian tulisan belakang ijazah, sehingga memunculkan dugaan bahwa dokumen tersebut tidak asli atau aspal (asli tapi palsu).
Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, belum ada putusan hukum yang menyatakan bahwa ijazah tersebut palsu maupun keterlibatan langsung (J) dalam praktik ilegal tersebut. Informasi yang beredar masih bersifat dugaan dan klaim dari masyarakat yang meminta agar persoalan ini ditelusuri secara transparan.
Namun demikian, isu tersebut memantik kegelisahan publik, terutama karena J kini menduduki posisi strategis di perusahaan daerah yang mengelola hajat hidup orang banyak. Sejumlah warga mempertanyakan rekam jejak dan integritas moral pimpinan PDAM merupakan perusahaan plat merah yang dituntut mengedepankan prinsip akuntabilitas dan tata kelola bersih.
“Kami tidak ingin menghakimi, tapi wajar kalau masyarakat bertanya. Kalau benar pernah terlibat kasus seperti itu, bagaimana bisa memimpin perusahaan daerah?” ujar salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya.
Desakan pun muncul agar pemerintah daerah dan pihak terkait melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk menelusuri rekam jejak pejabat sebelum dan sesudah pelantikan. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga marwah dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah daerah di Lampung Selatan.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari (J) maupun dari pihak PDAM terkait dugaan tersebut. Media ini masih berupaya meminta klarifikasi melalui Via WhatsApp dan bahkan datang ke kantor PDAM, guna menghadirkan hak jawab sebagai bagian dari prinsip jurnalistik yang berimbang, tepapi tetap tidak ada tanggapan dari (J).
Masyarakat berharap agar polemik ini tidak dibiarkan berlarut-larut dan dapat diselesaikan secara terbuka, objektif, serta sesuai hukum yang berlaku, demi memastikan bahwa setiap pejabat publik yang dipercaya memimpin perusahaan daerah benar-benar memiliki integritas, kredibilitas, dan komitmen terhadap pelayanan publik. (Yoni)
.png)
.png)
0 Komentar